SORONG, BeritaAktual.co,- Pelaksanaan Debat Publik Pertama telah sukses digelar baik mulai dari KPU Papua Barat Daya, hingga KPU Kabupaten/Kota Se-Papua Barat Daya.
Pada Debat Publik Pertama baik untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota semua calon kepala daerah saling menyampaikan visi misi dan saling beradu gagasan.
Intelektual Raja Ampat, Muhammad Guzali Tafalas menyoroti soal visi dan misi yang disampaikan oleh semua calon kepala daerah baik untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Menurut Guzali, penyampaian visi misi hingga program kerja dari setiap pasangan calon baik untuk Cagub dan Cawagub, Cabup dan Cawabup, hingga Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota tidak menempatkan pengelolaan tata pemerintahan pada urutan pertama sebagai misi untuk memulai pembangunan.
Karena jika tata kelola pemerintahan baik, maka otomatis yang lainnya juga akan baik.
“Dalam pemaparan visi misi dari setiap calon kepala daerah di Debat Publik Pertama ini harusnya menempatkan tata kelola pemerintahan pada misi yang pertama, karena di Provinsi Papua Barat Daya ini tata kelola pemerintahannya baik maka secara otomatis kita dapat mengatasi angka kemiskinan ekstrim, stunting hingga pengangguran,” ujar Muhammad Guzali Tafalas kepada media ini, Senin (28/10/24).
Guzali menyebut, dalam debat publik pertama calon kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya justru menempatkan tata kelola pemerintahan pada bagian terakhir sebagai misi mereka.
Harusnya, kata Guzali, itu jadikan sebagai misi utama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan baik dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat Daya.
Dia meminta kepada setiap calon kepala daerah untuk lebih memperhatikan lagi soal tata kelola pemerintahan, karena jika tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik maka angka kemiskinan ekstrim, stunting hingga pengangguran akan dapat diatasi.
“Saat ini yang jadi persoalan dasar adalah tata kelola pemerintahan, kita berharap kedepannya siapapun yang terpilih untuk memimpin baik itu di Provinsi Papua Barat Daya, hingga Kota/Kabupaten di Papua Barat Daya bisa lebih memperhatikan lagi soal tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.(ary)
Tentang penulis
