DPRD Provinsi Maluku, saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung, di ruang Ketua DPRD, Rabu (25/6/2025).
AMBON, BeritaAktual.co – DPRD Provinsi Lampung menyoroti soal pembagian kewenangan dan hasil lalu. Pasalnya, persoalan pembagian kewenangan, dan hasil kekayaan laut juga dirasakan oleh Provinsi Lampung.
“Maluku sebagai provinsi kepulauan, tentunya memiliki tantangan dan kelebihan tersendiri. Informasi seperti ini sangat penting bagi kami di Lampung, agar kami bisa memahami dan mendorong kebijakan yang adil, untuk pemanfaatan potensi alam,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Supriadi Hamzah, usai menggelar pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, di ruang Ketua DPRD Provinsi Maluku, Rabu (25/6/2025).
Menurut dia, perlu adanya komunikasi maupun koordinasi lintas daerah dan pusat, guna mendorong revisi kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan kekayaan daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Ini perlu didorong bersama. Karena bagi kami, revisi kebijakan ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk daerah-daerah yang memiliki kekayaan laut yang melimpah. Karena sektor yang memiliki PAD terbesar adalah perikanan,” sebut Supriadi.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala mengaku, Provinsi Maluku memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun sayangnya, belum mampu dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan regulasi, dan banyaknya kebijakan dari pemerintah pusat.
Untuk itu, perlu adanya perjuangan untuk menutup defisit anggaran daerah, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya laut. Pasalnya, meskipun Maluku dikenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar, akan tetapi penerimaan daerah masih sangat minim
“Ini karena sistem pembagian hasil laut berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, yang tidak berpihak pada daerah penghasil,” tegas Sangkala.
Sangkala menyayangkan kebijakan pemerintah pusat, lantaran 80 persen pendapatan dari sektor laut, dibagi secara merata ke seluruh Indonesia, tanpa mempertimbangkan proporsi dan kontribusi dari daerah penghasil.
Hal ini mengakibatkan, Maluku dan kabupaten/kota didalamnya belum mampu merasakan dampak ekonomi yang signifikan, dari potensi laut yang mereka miliki.
“Saya berharap, agar perjuangan ini bisa menjadi inspirasi bagi provinsi lain seperti Lampung, untuk bagaiman bersama-sama mendorong perubahan regulasi yang adil, dan berpihak pada kepentingan daerah penghasil,” tandas Sangkala.
Tentang penulis
