KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah kota Sorong melalui Dinas Kesehatan meresmikan Family Dental Clinic (FDC) atau Layanan Kesehatan Gigi Keluarga, yang beralamat di kilometer 12 depan, tepatnya depan Batalyon 762, Sabtu (28/6/2025).
Kepala Dinas Kesehatan kota Sorong, Hermanus Kalasuat menyampaikan, dengan hadirnya klinik FDC dapat menambahkan fasilitas pelayanan kesehatan gigi di kota Sorong, Papua Barat Daya.
“FDC merupakan klinik ke 35 yang aktif dan beroperasi di kota Sorong. Dengan perizinannya sudah lengkap, termasuk dengan grand opening ini menandakan bahwa klinik FDC sudah siap beroperasi,” kata Hermanus dalam Grand Opening FDC.
Dikatakan Hermus, kehadiran klinik FDC ini juga menjadi sinyal, bahwa masyarakat harus peduli pada pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan gigi yang kerap diabaikan.
“Klinik ini hadir untuk menjawab kebutuhan pelayanan yang baik, estetika juga penting biar tambah ganteng dan cantik,” ujar Hermus sambil bergurau.
Hermus berharap, dalam waktu 6 bulan hingga maksimal 2 tahun, FDC sudah harus memulai proses akreditasi, agar sejajar dengan klinik-klinik berkualitas lain di kota Sorong.
Di kesempatan yang sama drg. John Pieter salah satu dokter gigi senior di Sorong, menilai kehadiran FDC menjadi terobosan penting, bukan hanya dari sisi pelayanan medis tetapi juga dari aspek pengembangan bisnis kesehatan gigi.
“Selama ini kami kesulitan mendapatkan bahan dan alat kedokteran gigi karena harus memesan dari luar Sorong. Dengan adanya klinik seperti FDC, potensi tumbuhnya supply chain lokal seperti toko dental material bisa menjadi solusi jangka panjang,” jelasnya.
Menurut John Pieter selain klinik berbayar, puskesmas juga menyediakan pelayanan kesehatan gigi. Namun fakta di lapangan, tak sedikit masyarakat mulai beralih ke klinik berbayar. Ini menunjukkan masih adanya kendala serius dalam layanan dasar di puskesmas, tentunya menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi dinas kesehatan.
“Saya bertugas puluhan tahun di puskesmas dan BPJS. Banyak keluhan masyarakat soal keterbatasan alat, bahan, dan layanan yang tidak maksimal. Ini harus dijawab, karena layanan dasar seharusnya tersedia gratis melalui fasilitas pemerintah,” tegasnya. (Mar)
Tentang penulis
