KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2025, yang digelar di Hotel Belagri, Sorong, Kamis (24/7/2025).
Dalam Workshop tersebut Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mengoptimalkan peran BLUD sebagai pilar penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, dan memperkuat ekonomi lokal.
Dalam sambutan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad menyampaikan, BLUD adalah bagian pengelolaan yang fleksibel namun tetap akuntabel, serta mampu meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan publik. Hal ini menjadi sangat penting di tengah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin mendorong BLUD sebagai unit pelayanan publik yang mandiri, berintegritas, dan bisa menjadi solusi konkret bagi tantangan pembangunan,” ujar Ahmad Nausrau.
Lanjut Wagub menyampaikan, BLUD dipandang sebagai solusi tepat untuk mempercepat pelayanan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan prinsip tata kelola yang transparan. Ini juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dan menyatukan persepsi tentang pentingnya reformasi pelayanan publik berbasis BLUD.
“Peran BLUD sangat penting karena menyasar sektor-sektor vital. Untuk itu, Workshop diharapkan semua dapat bersinergi dan menyatukan persepsi bersama,” tandasnya.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Eksak Musa’ad dalam.kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya telah menunjukkan tren positif, dari 1,8 persen di 2022 menjadi 4,82 persen pada triwulan pertama 2025. Namun, tantangan besar masih menghadang seperti rendahnya PAD, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, serta kesenjangan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“BLUD adalah jawaban yang dapat menjembatani kebutuhan pelayanan dengan penguatan ekonomi. Harapannya, peran BLUD bisa menjadi pemantik bagi tumbuhnya sektor-sektor potensial daerah,” ujarnya
Dengan kontribusi PAD yang baru menyentuh 10 persen dari APBD lanjutnya, pemerintah menargetkan bahwa BLUD bisa menjadi mesin baru yang mendorong peningkatan penerimaan daerah tanpa harus bergantung pada dana transfer pusat.
“Kepada seluruh pihak terkait, agar memahami kerangka regulasi dan implementasi BLUD secara menyeluruh, sekaligus mengidentifikasi peluang kolaborasi antar institusi untuk pembangunan berkelanjutan,” terangnya.
Tentang penulis
