
KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Guna memperkuat sumber daya manusia pengawas pemilu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang berlangsung di cafe Layang Gading, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan dengan tema: Pembinaan Evaluatif Untuk Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini digelar berbagai daerah, termasuk di kota Sorong, Papua Barat Daya.
Anggota Bawaslu RI yang menjabat sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia (SDM), Herwyn Jefler Hielsa Malonda, menyampaikan bahwa ada dua bentuk evaluasi pengawas pemilu yaitu, evaluasi terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu, dan strategi pengembangan SDM.
“Untuk itu, kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menyerap berbagai masukan, baik dari internal maupun eksternal Bawaslu,” ujarnya.
Selain itu, Bawaslu juga melakukan beberapa kegiatan, termasuk belanja masalah di berbagai tempat termasuk di Sorong. Kemudian akan mengkolaborasikan, mengkombinasikan konsep pemikiran baik yang ada dari luar tempat kegiatan berasal.
Menurutnya, upaya tersebut akan menjadi langkah awal dalam menyusun data dan informasi yang komprehensif, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan rekomendasi pengembangan SDM pengawas pemilu secara nasional.
“Ini bagian dari untuk mendapatkan informasi, data yang komprehensif, supaya benar-benar kita nanti akan mendapatkan data isian masalah dalam tujuan pertama, semacam ada kajian policy brief untuk pengembangan SDM. Rencana Bawaslu ke depan akan ada lupin pengawas, lupin pengembangan SDM pengawas,” terangnya.
Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan hasil dari kegiatan ini juga akan menjadi salah satu referensi, dalam penyusunan naskah akademik revisi Undang-undang Pemilu, yang menjadi fokus Bawaslu dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya profil pengawas pemilu yang berintegritas dan berani, karena tugas utama mereka adalah memastikan keadilan dan penyelesaian konflik secara teknis di lapangan.
“Sebagai seorang pengawas, kalau berbicara profil kan pengawas pemilu, tadi saya mengatakan dia berani menyerahkan kebenaran, menyerahkan keadilan dengan tegas, nurani dan etika yang ada. Karena dia jadi pengawas pemilu maka dia harus tegas. Bawaslu secara teknis menyelesaikan konflik yang ada. Nah, kalau berbicara terkait dengan penyelesaian masalah, potensi tidak disukai dan bagaimana dia mau secara tegas dan lugas menyelesaikan tugas,” katanya.
Maka, evaluasi ini juga menjadi momen refleksi untuk melihat kelemahan dan kekurangan pengawasan yang telah berjalan, termasuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pengawas di berbagai tingkatan.
“Mudah-mudahan ini jadi informat dan bisa saja nanti akan merubah syarat administrasi. Sambil kita semua akan serahkan kepada, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh pengawas pemilu dan apa yang terjadi sebenarnya. Yaitu kita secara objektif melakukan evaluasi, termasuk ya ada beberapa catatan yang bisa saja sebagai kelemahan, kekurangan, kesalahan, ataupun bahkan pelanggaran dilakukan oleh pengasmi di semua tingkatan sampai ke pengasmi itu,” pungkasnya.
Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Provinsi Papua Barat Daya, Fauzia Ahmad, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut didampingi anggota lainnya diantaranya Trisnah, Marni dan Yanti mengapresiasi dengan baik.
Fauzia menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pembinaan Evaluatif untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas, profesionalitas, dan integritas para pengawas pemilu di Papua Barat Daya.
“Pembinaan evaluatif seperti ini sangat strategis, karena tidak hanya menjadi wadah refleksi atas pelaksanaan pengawasan pemilu sebelumnya. Tetapi juga sebagai langkah nyata membangun SDM pengawas yang adaptif dan berintegritas dalam menghadapi dinamika demokrasi di daerah,” kata Fauzia.
Fauzia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara lembaga pengawas Pemilu dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, perlu terus diperkuat agar proses demokrasi berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Media memiliki peran penting dalam mengedukasi publik sekaligus menjadi mitra kritis Bawaslu dalam mengawal proses pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, sinergi antara pengawas pemilu dan jurnalis harus dijaga, termasuk melalui forum-forum diskusi seperti ini,” tambahnya.
Fauzia berharap hasil dari DKT ini dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pengawasan dan penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya.(*/Mar)







