AMBON, BeritaAktual.co – Banjir yang secara rutin melanda beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), kini kembali menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy mengatakan, luapan aliran Kali Tone adalah faktor utama, yang menyebabkan terjadinya banjir di kawasan yang mencakup Waru, Tehoru, Nusa Telu, dan Waipia, yang hingga saat ini belum ditangani dengan serius.
Demikian disampaikan Allan kepada wartawam, di Baileo Karang Panjang Ambon, Jumat (9/1/2026), setelah dirinya menyelesaikan kegiatan reses di daerah pemilihannya.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan kekhawatiran akan dampak yang terus berlanjut, akibat tidak terselesaikannya permasalahan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Kondisi ini benar-benar menjadi momok bagi warga setiap memasuki musim hujan. Setiap tahun tanpa terkecuali, wilayah Waru, TNS, dan Waipia harus menghadapi genangan air yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, kita perlu solusi yang konkret dan tidak bersifat sementara, diantaranya dengan membangun DAM untuk mengalihkan aliran sungai, dan melakukan normalisasi Kali Tone secara menyeluruh,” jelas Allan Lohy.
Menurut dia, dampak banjir yang berulang telah sangat luas, mulai dari kerusakan rumah tinggal dan fasilitas umum hingga gangguan pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Banyak warga yang harus mengungsi setiap kali banjir datang, sementara sektor pertanian dan perdagangan lokal juga mengalami penurunan produktivitas.
“Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada penanganan saat terjadi bencana, namun juga pada pencegahan dan mitigasi risiko di masa depan,” pinta Allan.
Hasil pertemuan langsung dengan masyarakat selama reses telah didokumentasikan secara rinci dan akan segera disampaikan dalam bentuk laporan resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Maluku.
Sebelumnya, aspirasi terkait penanganan banjir Kali Tone juga telah disampaikan secara lisan dalam pertemuan kerja bersama pihak BWS, yang memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap usulan yang diajukan.
“Tim dari BWS telah menyatakan kesediaannya, untuk melakukan kajian mendalam terkait kondisi Kali Tone dan wilayah sekitarnya. Mereka juga akan mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang terjadi. Untuk tahap awal atau jangka pendek, langkah utama yang akan diutamakan adalah melakukan normalisasi sungai, guna meningkatkan kapasitas aliran air,” tambahnya.
Selain persoalan banjir, selama kegiatan reses Allan juga menerima berbagai aspirasi dari masyarakat seputar berbagai sektor pembangunan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kondisi ekonomi yang masih perlu ditingkatkan, akses terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat luas, serta kebutuhan akan rumah tinggal yang layak melalui program subsidi rumah dari pemerintah.
Ia juga menyoroti kondisi hunian masyarakat yang masih banyak yang tidak memenuhi standar layak huni, sehingga membutuhkan intervensi segera baik dari pemerintah provinsi maupun kerja sama dengan pemerintah pusat.
“Selain itu, masyarakat juga mengajukan permintaan, untuk pembangunan jalan di wilayah Messa TNS dan Tana Nahu, perbaikan kondisi jalan yang rusak di Desa Waai, serta usulan pembangunan talud penahan ombak di wilayah Hatu, Pulau Ambon, untuk melindungi pemukiman dari abrasi pantai,” kata Allan.
Meskipun ada berbagai permasalahan yang harus ditangani, Allan menegaskan, bahwa persoalan banjir akibat luapan Kali Tone tetap menjadi prioritas utama, yang harus segera mendapatkan perhatian serius.
“Ini bukan hanya masalah kecil, melainkan bencana yang terjadi setiap tahun. Jika tidak segera ditangani dengan cara yang tepat dan menyeluruh, maka dampaknya akan terus memberikan beban berat bagi kehidupan masyarakat dan menghambat perkembangan daerah,” tandas Allan.
Tentang penulis
