SORONG ,BeritaAktual.co – Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke-I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Daya yang berlangsung di hotel vega di Kota Sorong, Jumat malam (19/6/2026), sempat diwarnai aksi protes dari Majelis Muslim Papua (MMP). Namun, setelah dilakukan dialog antartokoh, seluruh pihak akhirnya mencapai kata sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan musyawarah perdana tersebut.
Ketua Umum MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menjelaskan bahwa struktur pengurus yang ada saat ini bersifat sementara dan berbeda jauh dengan susunan yang akan dihasilkan dari Musda. Pengurus sementara hanya berjumlah 15 orang, yang terdiri dari perwakilan MUI Kabupaten – Kota, unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat, serta struktur dasar seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Jumlah ini terbatas karena mengikuti aturan yang ditetapkan Dewan Pimpinan MUI Pusat, sehingga belum bisa mengakomodir seluruh elemen masyarakat Islam.
Sebaliknya, hasil Musda nanti akan memiliki struktur lengkap mulai dari ketua umum, jajaran pimpinan, sekretaris, bendahara, hingga ketua dan anggota komisi. Total pengurus hasil Musda bisa mencapai 70 hingga 100 orang, yang mewakili berbagai unsur: ormas Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat.
“Perbedaan inilah yang kami jelaskan kepada teman-teman yang memprotes, karena mungkin belum memahami perbedaan struktur sementara dan struktur hasil Musda,” ujar Ahmad.
Ia juga memaparkan alasan keterlambatan pelaksanaan Musda, yang seharusnya diselenggarakan dalam waktu enam bulan sesuai Surat Keputusan (SK), namun baru terlaksana setelah satu tahun.
Hal ini disebabkan tiga faktor utama: keterbatasan waktu karena tugas pemerintahan dan organisasi harus berjalan beriringan, anggaran yang terbatas akibat efisiensi dan pemangkasan, serta kebutuhan waktu untuk mempersiapkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
“Kita baru mulai dari nol, butuh pengaturan waktu dan biaya yang matang agar kegiatan berjalan baik,” tambahnya.
Ahmad Nausrau menyebut susunannya sederhana saja. Ada Panitia Pengarah yang berisi pengurus MUI paham mekanisme organisasi untuk menyusun draf dan materi sidang, serta Panitia Pelaksana yang didominasi anak muda bertugas mengurus kebutuhan teknis. Terkait dinamika protes yang muncul, pihaknya langsung mengakomodir aspirasi dengan melibatkan pihak yang belum terwakilkan baik dalam kepanitiaan maupun sebagai peserta, sehingga mufakat bisa tercapai.
“Ini bagian dari proses demokrasi. Di tengah dinamika, kita bisa bertemu dengan kepala dingin dan hati besar untuk sepakat melanjutkan kegiatan,” tegasnya.
Ahmad menjelaskan bahwa pemilihan tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan oleh Tim Formatur beranggotakan sekitar 15 orang. Tim ini mewakili unsur pengurus MUI provinsi, ormas Islam, pondok pesantren, cendekiawan muslim, hingga ketua MUI Kabupaten/Kota.
Ia menambahkan bahwa Syarat utama calon pimpinan hanyalah memiliki KTP dan berdomisili di Papua Barat Daya serta memenuhi syarat keulaman. Ruang ini dibuka seluas-luasnya, dan siapa pun yang memenuhi syarat bisa diusulkan serta dipilih dalam sidang formatur yang dijadwalkan berlangsung pada sabtu pagi
Terkait hal yang menjadi sorotan, yaitu penutupan akses atau pemalangan, Ahmad menjelaskan hal itu dilakukan sesuai nilai dan tradisi adat setempat. Pemalangan tidak boleh dibuka pada malam hari, sehingga baru akan dilepas pada keesokan paginya. Sebagai solusi, pintu belakang dibuka agar kegiatan Musda tetap berjalan lancar tanpa melanggar aturan adat yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Pusat menyambut baik dinamika yang terjadi di awal kegiatan. Menurutnya, perbedaan pendapat dan aspirasi yang disampaikan justru menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan, asalkan disampaikan secara serius namun tetap terbuka terhadap dialog. Ia juga mengapresiasi sikap rendah hati dan keterbukaan semua pihak, termasuk tokoh adat dan anak muda, yang akhirnya membawa kegiatan ini berakhir dengan kesepakatan.
“Saya berharap MUI Papua Barat Daya ke depan bisa menggali potensi masyarakat yang luar biasa di sini. Dinamika yang saya saksikan menunjukkan adanya pejuang-pejuang yang hebat. Jika potensi ini diakomodir dan dikonsolidasikan dengan baik, lalu disalurkan lewat program yang tepat, dampaknya akan sangat dahsyat bagi kemajuan umat dan daerah ini,” pungkas Ketua Umum MUI Pusat.(Mar)
Tentang penulis
