
Rapat koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026, yang berlangsung di Tangerang, Kamis (22/1/2026). Foto-Ist/BA
TANGERANG, BeritaAktual.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia mendorong langkah strategis, untuk mengoptimalkan layanan dan infrastruktur, dengan tujuan utama membangun ekosistem digital keimigrasian yang komprehensif.
Rencana ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026, yang berlangsung di Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Forum yang mengambil tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur untuk Ekosistem Digital Keimigrasian” tidak hanya menjadi ajang menyelaraskan transformasi institusi, tetapi juga memperkuat peran Imigrasi dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional.
Wakil Menteri IMIPAS, Silmy Karim dalam pidatonya menegaskan, bahwa prestasi yang telah diraih Imigrasi merupakan buah dari kerja keras kolaboratif dan inovasi yang berkelanjutan. Ia mengingatkan seluruh jajaran, untuk terus meningkatkan kapasitas agar peran institusi semakin signifikan.
“Sistem All Indonesia yang telah kita luncurkan berhasil mempermudah dan mempercepat proses perlintasan masyarakat. Integrasi sistem dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, yang kita kembangkan selama hampir dua tahun terakhir kini telah beroperasi dengan baik. Kita harus terus berinovasi agar bisa menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya,” jelas Silmy.
Dalam bidang transformasi digital dan modernisasi infrastruktur, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman mengatakan, tahun ini fokus utama adalah menyelaraskan kebijakan dengan Program Aksi Imigrasi, khususnya dalam pengembangan layanan berbasis digital dan peningkatan fasilitas di seluruh pintu gerbang negara.
“Kami akan melakukan modernisasi menyeluruh di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), mulai dari penambahan autogate di bandara dan pelabuhan laut, hingga peningkatan fasilitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT). Selain itu, kami juga akan menerapkan konsep bisnis berkelanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti panel surya, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T,” ungkap Yuldi.
Selain layanan publik, penegakan hukum menjadi fokus utama lainnya. Imigrasi akan memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menangkal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
“Salah satu upayanya adalah, melalui program Desa Binaan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah rawan,” kata dia.
Rakor tahun ini juga membahas kontribusi Imigrasi dalam mendukung iklim investasi nasional, antara lain dengan menyederhanakan prosedur perizinan visa dan izin tinggal bagi investor.
Selain itu, Imigrasi juga akan melaksanakan program sosial, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat sekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di seluruh Indonesia.
Dalam hal penguatan tata kelola organisasi, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia menekankan pentingnya struktur organisasi yang handal, untuk mengatasi beban kerja yang semakin kompleks.
“Kami sedang mengusulkan pembentukan satu direktorat baru yang akan menangani sistem dan strategi kebijakan keimigrasian. Direktorat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan program strategis untuk masa depan,” ujar Asep.
Acara juga menghadirkan narasumber eksternal yang memberikan pemaparan strategis. Frizka Ferina, Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, serta Rudi Syafruddin, Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, memberikan materi terkait pengamanan data di ruang siber, dan sinergi penegakan hukum untuk menjaga integritas sistem keimigrasian dan ketertiban masyarakat.
Silmy Karim kembali menegaskan arah kebijakan Imigrasi, yang harus tetap konsisten dengan arahan Menteri.
“Imigrasi harus berada di garis depan dalam membangun ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur, sekaligus menjadi benteng yang tangguh dalam pencegahan TPPO dan TPPM. Penghargaan internasional yang kita dapatkan pada tahun 2025, termasuk penghargaan Skytrax yang menjadikan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta sebagai terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi dorongan bagi kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat dan negara,” tutup dia.







