WAISAI, BeritaAktual.co – Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar penutupan sidang paripurna ketiga masa sidang kedua penetapan dan pengesahan Peraturan Daerah (perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang kantor DPRK Raja Ampat, jalan Moh. Saleh Taesa, kelurahan Sapordanco, distrik kota Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, Rabu (24/8/2022).
Sidang paripurna dengan penyampaian pandangan akhir fraksi DPR, yaitu pandangan akhir gabungan Fraksi Demokrat Gerakan Amanat Sejahtera, pandangan akhir Fraksi Golkar, dan pandangan akhir Fraksi Hanura Nasional.
Dalam sambutan Ketua DPR Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey menyampaikan, penetapan dan pengesahan perda ini, telah melalui mekanisme dan tahapan berdasarkan tata tertib DPR dan mengacu pada peraturan perundang undangan.
Atas nama lembaga DPR Raja Ampat, Wahab mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya yang telah bersama pihak legislatif melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan masyarakat sesuai amanat konstitusional.
Tak lupa pula ia berterima kasih kepada wakil ketua I, wakil ketua II, komisi I, komisi II, komisi II serta alat kelengkapan dewan (AKD), dan juga jajaran TNI/Polri yang ikut mendukung pembangunan di kabupaten Raja Ampat.
Menurutnya, pasca pandemi Covid 19 yang melanda dunia bahkan Indonesia, terlebih khusus Raja Ampat banyak pelaku usaha terkena dampak sehingga menyebabkan terganggunya perputaran pertumbuhan perekonomian dan daya beli menurun di wilayah Raja Ampat. Harapannya ada kebijakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan agar bersama sama menstabilkan keadaan aktual yang terjadi di tengah tengah masyarakat.
“Kita berharap ada kebijakan nyata dari pemerintah maupun pemangku kepentingan bersama sama stabilkan keadaan di tengah tengah masyarakat kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, S.IP, MM, M.Ec, Dev yang kerap disapa Ori menuturkan, proses pembahasan rancangan peraturan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik. Yang mana diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.
Selain itu kata Ori, kebijakan publik yang tepat sasaran merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan yang memiliki keunggulan dalam kebijakan publik dan mempunyai peluang untuk maju bersama masyarakat.
“Oleh karenanya kita patut bersyukur, meskipun pembahasan raperda APBD-P Tahun Anggaran 2022 berjalan secara maraton, namun secara kualitatif pembahasan yang dilakukan telah mencerminkan dinamika dan partisipatif,” jelasnya.
Ori juga mengapresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dia berharap APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat menjadikan kebijakan yang tepat sesuai tuntutan dan kebutuhan yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Raja Ampat.
Hadir dalam paripurna tersebut, perwakilan Polres Raja Ampat, perwakilan Kodim 1805 Raja Ampat, Dan Posal Raja Ampat, Wakil Ketua I dan sejumlah anggota DPRK Raja Ampat, sejumlah Pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Raja Ampat, Sekwan, Asisten I Setda Raja Ampat, Kepala Distrik Kota Waisai, sejumlah Kepala Lurah, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Kepala Bank Papua, perwakilan Bank BRI dan Bank Mandiri cabang Waisai. [dav]