KOTA SORONG, BeritaAktual.co – Penjabat Walikota Sorong, George Yarangga mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang akan menata ulang kawasan yang dianggap kumuh di kota Sorong, Papua Barat Daya.
“Selaku Penjabat Walikota Sorong saya mengapresiasi apa yang akan akan dilakukan pemerintah Provinsi PBD dalam hal ini bapak Pj, Gubernur terkait pembersihan dan penataan ulang lokasi kumuh di kota Sorong. Sudah saatnya pemerintah kota dan provinsi berirama hadir di tengah tengah masyarakat. Apalagi WAJAH PROVINSI PBD ADA DI KOTA SORONG,” kata Yarangga kepada media ini melalui sambungan telepon Senin malam, 08/05/23.
Dikatakan Yarangga, pihaknya juga sudah meminta data dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Sorong sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang mana telah pemerintah kota Sorong telah memberikan bantuan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP), tahun 2022, bantuan stimulan swadaya bagi masyarakat dan bantuan lainnya meski semuanya belum maksimal.
Terkait yang disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya tentang lokasi kumuh di kota Sorong, Yarangga mengaku bahwa dirinya telah memaparkan dan menyampaikan serta mengusulkan pengembagan kawasan permukinan OAP kepada Gubernur, yaitu:
- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi OAP.
- Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi.
- Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman.
- Pembangunan Jembatan Penyebrangan.
- Keabsahan atau Legalitas Tanah di Lokasi Permukiman OAP (Sertifikat Tanah).
- Kebutuhan atau Sarana Pendukung Lainnya.
Selain itu, lanjut Yarangga dirinya juga telah mengusulkan kepada Gubernur akan pengembangan dan peningkatan ruas dua jalur jalan Victory antar kota- kabupaten dan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya, antara lain; Peningkatan jalan Victory menjadi dua jalur sampai dengan lokasi usulan rencana pembangunan pelabuhan pendaratan ikan. Peningkatan ruas dua jalur jalan belakang Batalyon, Melibela, Mangrove, Sorong Terminal, sampai dengan kilometer 18 kota Sorong. Pengembangan ruas dua jalan baru melingkar pantai yang menghubungkan, ruas Victory, mangrove sampai dengan kilometer 18 Tugu Pawbili dan ruas dua jalur jalan pelabuhan kontainer kabupaten Sorong. Yang mana akses tersebut menghubungkan kota-kabupaten dan pusat perkantoran pemerintahan Papua Barat Daya di kilometer 16. Serta peningkatan dan pengembangan ruas tersebut untuk mengakses kawasan perdagangan, bisnis dan pengembangan permukiman.
“Yang pak gub sampaikan itu sudah kita (pemkot) paparkan dan pak pak gub sangat respon sekali, beliau bilang bahwa ini bukan lagi soal kewenangan pemda kota atau provinsi tapi untuk kepentingan masyarakat Papua Barat Daya secara keseluruhan,” ujar Yarangga.
Berdasarkan Saran Tindak Pengendalian Banjir Das Klagison dan Klasaman Kota Sorong, Papua Barat Daya tambah Yarangga, ada 6 poin penting yang juga dipaparkan, yakni; Perlu adanya reboisasi kembali kawasan Hulu Daerah Das. Perlu adanya Reboisasi Kawasan Pantai. Revitalisasi Daerah Aliran Sungai Klagison dan Klasaman. Pembangunan jalan inspeksi pada jalur daerah aliran sungai. Pembebasan lahan daerah aliran sungai, juga pemeliharaan Das secara berkala.
Yarangga berharap dengan kehadiran Provinsi Papua Barat Daya ini akan ada percepatan pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih baik, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi sekarang pemerintah kota Sorong tidak jalan sendiri ada pemerintah provinsi PBD yang dekat, apalagi ibu kota provinsi PBD ada di kota Sorong, kota Sorong menjadi cermin untuk semua. Provinsi hadir dengan anggaran yang cukup besar, jadi mari kita jamah bagian bagian yang belum tersentuh selama ini. Kalau soal kepentingan masyarakat, bagi saya itu yang utama,” papar pria berkarisma tersebut.
Untuk diketahui, rencananya enam kawasan kumuh di ibukota Provinsi Papua Barat Daya, yang akan dibersihkan dan ditata ulang, yakni empat lokasi di Kanal Victory kilometer 10, satu kawasan di sekitar Bandara Domine Eduard Osok (DEO), dan kompleks Kokoda di kilometer 8. Penataan kawasan kumuh ini dilakukan, lantaran kota Sorong, sudah ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Papua barat Daya. [ARY]